Ekonomi Politik Internasional

Negara dan pasar di dalam perkembangannya keduanya menjadi dua komponen yang tidak terpisahkan. Hal ini merujuk pada sektor politik yang dapat direpresentasikan melalui negara dan ekonomi yang dapat direpresentasikan melalui pasar, yang tentu tidak dapat dipungkiri saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pasar masa kini berjalan berdasarkan aturan-aturan politik, dapat dilihat dengan adanya peran negara dalam mengatur jalannya pasar. Jika ditilik kembali, ekonomi adalah hal yang erat kaitannya dengan pencapaian kekayaan, sedangkan politik erat kaitannya dengan pencapaian kekuasaan atau kekuatan. Dalam lingkup internasional sendiri, negara dan pasar, adalah inti dari ekonomi politik internasional (Sorensen, 2005: 288).
            Sebelum membahas lebih dalam mengenai politik internasional, ada baiknya untuk mengetahui ekonomi politik terlebih dahulu.  Ekonomi politik, menurut Adam Smith (Gilpin, 2001: 25) adalah “branch of science of a statesman or legislator” dan merupakan panduan pengaturan ekonomi nasional. John Stuart Mill beranggapan ekonomi politik sebagai sebuah ilmu yang mengajarkan bagaimana sebuah bangsa untuk menjadi kaya. Di dalam perkembangannya, ekonomi politik diartikan sebagai perluasan lingkup studi ekonomi oleh para ekonomis profesional, seperti Chicago School. Dengan kata lain, ekonomi politik dilihat sebagai metodologi individualisme atau tindakan-tindakan rasional aktor yang mempengaruhi perilakunya sebagai bentuk upaya memaksimalkan kepentingan pribadinya. Dimana metodologi tersebut akan mampu menjelaskan institusi sosial, kebijakan publik, dan bentuk-bentuk lain dari kegiatan sosial yang sebelumnya tidak termasuk di dalam lingkup bidang ekonomi (Gilpin, 2001: 26-27).
            Inti dari pendekatan pada institusi sosial dan hal-hal sosiopolitik yang dilakukan oleh para penstudi ini mengarah pada asumsi bahwa individu bertindak secara sendiri maupun berkelompok melalui institusi sosial dan mempromosikan tujuannya guna mewujudkan kepentingan pribadinya. Namun di sisi lain, para sarjana juga beranggapan bahwa di dalam ekonomi politik, individu berupaya untuk membentuk institusi sosial yang dapat berpengaruh pada kebijakan, khususnya pada bidang ekonomi. Para ekonomis neoklasikal merujuk pada istilah rent-seeking behavior dari individu dan kelompok untuk menjelaskan ekonomi politik (Gilpin, 2001: 27).
            Dinamika ekonomi dunia, khususnya yang terjadi pada tahun 1992, dimana pada saat itu terjadi devaluasi mata uang negara-negara benua Eropa. Meningkatnya integrasi pasar keuangan global menyebabkan pemerintah nasional menyerahkan sebagian otonomi ekonominya kepada pasar global. Para pengamat meyakini bahwa krisis 1992 tersebut merupakan puncak transnasional globalisasi ekonomi diantara negara-negara dunia (Gilpin, 2001: 37). Interaksi pasar dengan kebijakan negara menjadi pendorong bagi jalannya ekonomi dunia yang merupakan subjek bahasan pada ekonomi politik internasional.
Lebih lanjut mengenai ekonomi politik internasional, fokus bahasan terletak pada interaksi pasar dan aktor-aktor politik di dalamnya. namun studi ekonomi sendiri tidak cukup untuk menjelaskan isu-isu vital di dalam distribusi kekayaan dan aktivitas ekonomi internasional, hingga dampak dari ekonomi dunia terhadap kepentingan nasional, serta keefektifitasan rezim-rezim internasional. Hal ini harus dilihat dari batas-batas politik negara, yang nantinya akan dapat menggambarkan kebijakan ekonomi satu negara terhadap negara lainnya. Pertimbangan politik suatu negara tentu saja akan mempengaruhi dan membedakan kegiatan ekonomi di suatu negara dengan negara lainnya secara signifikan. Negara, seperti yang diketahui, merupakan aktor yang memiliki kekuatan besar di dalam konstelasi internasional, akan mampu menggunakan powernya untuk memanipulasi atau mempengaruhi kegiatan ekonomi guna memaksimalkan kepentingan ekonomi serta politiknya (Gilpin, 2001: 102).
Bahasan di dalam studi ekonomi lebih banyak mengarah pada efisiensi atau keuntungan bersama yang di dapat melalui pertukaran ekonomi, sedangkan ekonomi politik internasional (EPI) banyak membahas isu-isu yang lebih luas dari itu. Pembahasan EPI akan lebih tertuju pada bagaimana ekonomi dunia mmemiliki dampak pada kekuasaan dan otonomi politik negara. Negara dilihat sebagai sebuah entitas yang memiliki kewenangan untuk bertindak melindungi kepentingannya, dan negara juga dapat memanipulasi pasar dalam rangka meningkatkan power dan mempengaruhi lawan ataupun membantu negara lainnya.
Di dalam ekonomi politik internasional terlihat jelas adanya pertentangan antara meningkatnya interdependensi dari ekonomi internasional dengan keinginan negara untuk me-maintain ketergantungan ekonomi dan otonomi politiknya. Karena, pada saat yang bersamaan, negara menginginkan keuntungan yang maksimal dari perdagangan bebas yang dilakukan dengan negara lain, namun di sisi lain negara juga ingin melindungi otonomi politik, nilai kebudayaan, serta struktur sosial yang dimilikinya (Gilpin, 2001: 80). Dapat dikatakan bahwa kegiatan negara berjalan melalui logika sistem pasar, dimana pasar diperluas secara geografis dan kerjasama antar negara di berbagai aspek diperluas melalui mekanisme harga, inilah ekonomi politik internasional.
Ekonomi dunia berjalan dan berkembang seiring dengan meningkatnya interaksi negara di dalamnya. Stabilitas ekonomi dunia, seperti dalam bidang keuangan dan moneter internasional akan dapat berjalan stabil apabila terdapat negara hegemon yang mampu mengaturnya. Untuk itu terciptalah rezim internasional sebagai salah satu perwujudan negara hegemon dalam mengatur permasalahan ekonomi. Rezim merupakan wadah kooperasi, pemberi solusi, bahkan sebagai bentuk paksaan bagi negara yang menolak untuk tunduk pada tatanan ekonomi internasional (Gilpin, 2001: 98).
Sebetulnya untuk membedakan ekonomi politik dengan ekonomi politik internasional terletak pada lingkup bahasannya. Pada ekonomi politik, fokus bahasan akan lebih banyak tertuju pada hubungan atau interaksi pasar dengan pemerintah di dalam lingkup domestik, sedangkan di dalam ekonomi politik internasional, yang menjadi fokus adalah tindakan-tindakan negara sebagai aktor politik dalam mempengaruhi pasar dan kegiatan ekonomi lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingannya, tindakan ini tentu saja akan berhubungan dengan negara-negara lain di dalam dunia internasional. Selain ruang lingkupnya, aktor yang terlibat juga dapat dibedakan. Di dalam ekonomi politik, individu cukup untuk merepresentasikan aktor yang terlibat di dalam interaksi pasar. Sedangkan di dalam ekonomi politik internasional, negara menjadi aktor utama yang menggerakkan jalannya pasar global melalui kebijakan, dimana hal ini tidak hanya mempengaruhi negaranya sendiri namun juga berdampak pada negara lain.
            Di samping ruang lingkup dan aktornya, di dalam ekonomi politik tidak terlihat adanya penyerahan otonomi politik maupun ekonomi di dalamnya, karena kembali pada ruang lingkupnya, ekonomi politik berkutat pada tataran domestik saja, berbeda dengan ekonomi politik internasional, dimana negara berusaha untuk menggunakan powernya dalam rangka mempengaruhi rezim internasional, dalam hal ini terkadang akan mengorbankan sebagian otonominya untuk diserahkan pada pasar global. Dan perkembangan ekonomi politik internasional di dalam studi hubungan internasional menggeser isu pokok seperti perang dan damai, konflik dan kerjasama menjadi kekayaan dan kemiskinan, mengenai siapa aktor-aktor yang terlibat dana apa yang mereka dapatkan pada sistem internasional.
Referensi:
Gilpin, Robert. 2001. “The Nature of Political Economy”, dalam Global Political Economy: Understanding the International Economic Orders. Princeton: Princetin University Press, pp. 25-45.
Gilpin, Robert. 2001. “The Study of International Political Economy”, dalam Global Political Economy: Understanding the International Economic Orders. Princeton: Princetin University Press, pp.77-102.

Jackson, Robert & Sorensen, Goerg. 1999. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Oxford University Press.