Ekonomi Politik Internasional dalam Kacamata Keynes

            Di era Great Depression pada tahun 1883-1946, John Maynard Keynes hadir dengan pemikiran keynesiannya. Ia muncul memberikan solusi bagi hancurnya perekonomian kala itu. Keynes banyak mengkritik pemikiran-pemikiran klasik yang dituangkannya dalam buku yang berjudul General Theory of Employment, Interest and Money, di dalam karyanya ini, Keynes banyak mengungkapkan pandangannya yang bertentangan dengan pemikiran klasik, dimana Keynes menganggap metode ekonomi klasik lah yang menjadi penyebab utama terjadinya Great Depression. Untuk itu Keynes mencoba memberi metode dan konsep baru yaitu  management of aggregate demand atau sistem ekonomi campuran. Tampaknya metode Keynes ini mendapat sambutan hangat, negara kemudian menujukkan peranan pentingnya dalam sistem perekonomian kapitalis. Berlatar belakang peristiwa Perang Dunia I, perindustrian Jerman terpuruk karena pendapatannya telah habis dan berujung pada ketidakmampuannya dalam mebayar impor terhadap sekutu, dari sini Keynes melihat adanya ketidakseimbangan permintaan yang memadai dalam pemanfaatan kapasitas produksi (Brown,1995:55).

Seperti halnya pemikiran ekonomi yang ada, Keynes turut menjelaskan asumsi-asumsinya mengenai individu, pasar, dan juga negara. Dalam pandangan Keynes, individu selalu dihadapkan pada situasi ketidakpastian yang tinggi, hal ini nantinya akan berpengaruh pada tingkat kemakmuran. Keynes pun beranggapan bahwa dalam keadaan ekonomi yang equilibrium sekalipun, pengangguran tetap dapat terjadi (Hoppe,2007:24). Memperbanyak investasi merupakan sebuah solusi bagi pengurangan tingkat pengangguran. Di samping itu tingkat konsumsi harus setara dengan pendapatan. Dengan tingkat konsumsi yang banyak maka output yang tersedia juga harus mengikuti, begitu pula tenaga kerjanya. Dengan meningkatnya output, pendapatan tenaga kerja juga akan meningkat, hal ini nantinya akan diiringi dengan daya beli yang meningkat pula. Keynes berpandangan bahwa peran pemerintah penting dalam pelaksanaan investasi, khususnya pada sektor infrastruktur, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Infra struktur dilihat sebagai elemen penting dalam menangani krisis yang terjadi di dalam pasar karena pada saat terjadinya krisis, pekerja industri kapital adalah pihak yang paling terkena dampaknya. Krisis dalam pandangan Keynes merupakan peristiwa yang terjadi ketika konsumsi tidak berimbang dengan peningkatan kapasitas produksi (Brown, 1995:57).

Keynes dalam memandang pasar ialah ketiadaan regulasi pasar oleh negara akan mengarah pada terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya produktif masyarakat tertentu. Karenanya, Keynes beranggapan bahwa negara perlu hadir dalam aktivitas ekonomi pada situasi-situasi tertentu saja. Dengan kata lain, pasar tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa sedikitpun peran negara (Yustika,2007:31). Hal tersebut tentu saja merupakan sanggahan Keynes terhadap teori klasik yang cenderung membiarkan pasar berjalan sesuai mekanismenya tanpa turut campur negara. Keynes tidak mengenal istilah invisible hand. Tindakan pemerintah yang tepat terhadap pasar adalah dengan memperluas pasar ketika terjadi indikasi krisis dan meenghentikan sebagian ketika terjadi ledakan permintaan (Brown, 1995:60).
            Negara atau pemerintah dalam kacamata Keynes dianggap perlu untuk membawa perekonomian ke arah yang ditentukan. Hal ini turut dipengaruhi oleh kekakuan harga dan tingkat upah, informasi tidak sempurna, serta kebiasaan masyarakat yang menghambat mekanisme pasar yang menyebabkan penyesuaian diri tidak dapat secara cepat terjadi, maka dari itu peran negara dibutuhkan untuk mengatur kegiatan perekonomian. Keynes juga berpendapat bahwa negara perlu menanamkan investasi pada sekolah, rumah sakit, dan sebagainya (Brown 1995, 58-61).

Dalam menilai pola hubungan negara dan pasar, Keynes berpandangan bahwa sistem pasar tidak bisa terlepas begitu saja dari peran negara. Seperti masalah pengangguran, negara dapat berperan dengan cara memperbesar pengeluaran dalam rangka proyek padat karya, sehingga tenaga kerja dapat diserap, dan hal ini akan berdampak pada pendapatan masyarakat yang menignkat nantinya. Penarikan uang yang beredar serta penetapan pajak dalam rangka mencegah inflasi juga merupakan salah satu bentuk peran negara dalam pasar. Namun, peran negara dalam pasar juga memiliki batasan-batasan. Negara hanya boleh memberikan campur tangannya ketika mekanisme pasar mengalami kegagalan. Jadi selama pasar masih dalam keadaan normal, negara tidak dikehendaki campur tangannya dalam kegiatan ekonomi (Caporaso,2008:237).

Sistem perekonomian pada tahun 1930-an dipandang Keynes akan mengalami keruntuhan jika tiak ada peran pemerintah nasional dalam meminimalisir impor dan meningkatkan ekspor. Di samping itu, Keynes melihat pentingnya mata uang dunoa sebagai salah satu bentuk rekening antarnegara. Sistem emas yang ada kala itu dinilai Keynes bukan sebagai pemmicu adanya perdagangan internasional, untuk itu Keynes meberikan sebuah pemikiran guna mengatasi krisis internasional diperlukan adanya organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di dunia, untuk itu lahirlah International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Melalui Bank Dunia dan IMF inilah negara dapat meminjam uang ketika terjadi defisit negara, sehingga beggar-thy-neighbour dapat diminimalisir, selain itu negara yang sedang dalam proses pembangunan pun dapat meminjam uang melalau Bank Dunia yang secara bersamaan dibarengi dengan International Trade Organization (ITO) sebagai pemerluas perdagangan internasional. Amerika Serikat (AS) merupakan negara dengan investasi terbesar di dalam organisasi tersebut, hal ini berpengaruh pada hak yang dijalankan AS dalam mekanisme operasional perdagangan internasional (Brown, 1995:62).

Keberadaan IMF dan Bank Dunia terhubung dengan Bretton Woods System (BWS) yang terbentuk dalam rangka menangani krisis akibat PD II. Dalam BWS ini negara-negara berkumpul ddan menyepakati metode ‘Nilai Tukar Tetap’ (Fixed Exchange Rate), dimana dollar ditetapkan sebagai mata uang cadangan utama menggantikan emas.
Teori Keynes bukan hadir tanpa kekurangan. Ada beberapa tinjauan mengenai kelemahan yang dimiliki teori  Keynes sebagai sebuah teori normatif dan alat analisis. Sebagai teori normatif, kelemahan Keynes terletak pada pengaplikasiannya. Karena kala itu Keynes berada pada era dimana Eropa dan Amerika telah memiliki pabrik-pabrik, tenaga kerja ahli dan terampil, serta prasarana produksi dan jalur komunikasi, dan juga bank. Dan ketika Great Depression terjadi, bank-bank yang terhambat karena kekurangan permintaan efektif, dengan tindakan penambahan effective demand, sesuai teori Keynes, berhasil meningkatkan produksi tanpa berujung pada inflasi. Namun sayangnya, penerapan teori ini hanya berlaku di negara maju yang industrinya berkembang pesat. Jika di negara berkembang, pengaplikasiannya akan terhambat oleh kelemahan struktural, seperti kurang keahlian, prasarana, industri, dan sebagainya. Pengangguran yang ada pun bersifat struktural, yakni akibat minimnya kesempatan kerja. Keadaan seperti ini tidak dapat langsung diatasi dengan menambah permintaan efektif, seperti yang terjadi di Eropa. Jika di negara berkembang, tiap penambahan permintaan efektif akan mengandung bahaya kenaikan harga. Karena pertambahan produksi yang kalah cepat dengan permintaan, maka terdapat kendala dalam sektor produksi.
            Keynes, seorang ahli ekonomi yang hadir pada era Great Depression menawarkan sebuah metode baru dalam perekonomian, yaitu ekonomi campuran, dimana pada saat itu ia mampu mengatasi kehancuran ekonomi yang terjadi. Keynes hadir dengan karya-karyanya yang cukup banyak mengkritik teori-teori klasik. Layaknya teori-teori dalam studi ekonomi politik internasional yang ada, Keynes turut menyuguhkan asumsi-asumsinya mengenai individu, pasar, dan negara. Serta menjelaskan pula mengenai pola hubungan antara negara dan pasar. Secara garis besar Keynes menekankan pentingnya peran pemerintah secara adhoc di dalam pasar untuk menghindari adanya keserakahan maupun krisis pasar. Selain itu, Keynes juga menekankan pentingnya investasi negara dalam sektor infrastruktur agar dapat menunjang perekonomian.

Referensi:
Brown, Michael. 1995. “The Keynesian Model”, dalam Models in Political Economy. London: Penguin, pp. 57-71
Hoppe, Hans-Hermann. 2007. Teori Umum Keynes dalam Pandangan Misesian. Ciputat, Indonesia.

Yustika, Ahmad Erani. 2009. Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Kajian Empiris. Pustaka Pelajar: Jogjakarta.